Ketika Presiden Brasil mengumumkan Indonesia sebagai anggota resmi BRICS pada 7 Januari 2025, berbagai lapisan khalayak menganggapnya sebagai secerah harapan bagi perekonomian dalam negeri. Seperti banyak negara lain, perdagangan luar negeri menjadi sumber pendapatan yang signifikan, sehingga keanggotaan BRICS diharapkan dapat memperluas pasar bagi komoditas ekspor Indonesia.
Menurut para pengamat, BRICS yang didominasi China sebagai
negara dengan PDB terbesar di antara ke-4 anggota lainnya berupaya berfungsi
layaknya kelompok negara G7 di Eropa. Hal ini tersirat dalam misi utama BRICS
yang bertujuan mereformasi lembaga keuangan guna memperbaiki situasi ekonomi
global.
Secara lebih spesifik, negara-negara BRIC menganggap penting
adanya mata uang global baru yang lebih stabil, dengan pergerakan nilai tukar
yang tidak terlalu bikin deg-degan. Walaupun pernyataan resmi yang dicetuskan
pada 2009 tidak terang-terangan membeberkan tujuan menggeser dominasi dolar AS,
nilai tukarnya sempat turun tajam saat itu.
Ambisi berakhir rugi
Indonesia dan China sudah menerapkan penggunaan mata uang
lokal (Local Currency Settlement/LCS)
dalam perdagangan bilateral sejak beberapa tahun terakhir. Dalam siaran pers
Kemendag RI 5 Agustus 2021, dipaparkan bahwa mekanisme ini bertujuan
meningkatkan daya saing ekspor Indonesia di kancah perdagangan internasional
dan mengurangi ketergantungan terhadap mata uang dolar.
Dolar Amerika Serikat mengalir dalam jumlah besar ke Timur
Tengah sebagai setelmen pembayaran komoditas minyak, atau yang disebut
petrodolar. Nilai tukarnya dipengaruhi oleh dinamika pasar, sehingga tak
seorang pun dapat memengaruhi nilai tukar dolar agar lebih tinggi atau lebih
rendah daripada mata uang nasional.
Penggunaan mata uang lokal sempat digadang-gadang sebagai
solusi, karena nilai tukar mata uang lokal lebih dapat diprediksi, tidak
terlalu volatile, dan dapat
diintervensi oleh pemerintah masing-masing. Cara ini juga dipandang lebih aman,
lebih efisien, dan win-win solution
karena dipengaruhi situasi ekonomi di negara asal mata uang lokal tersebut.
Namun, optimisme yang menyertai mekanisme ini perlahan
meredup setelah kepemimpinan baru Amerika Serikat di bawah Donald Trump mengancam
akan memberlakukan kenaikan tarif sebesar 100% pada semua negara BRICS yang
coba-coba menggeser dominasi dolar Amerika.
Amerika Serikat
sekutu baru Rusia?
Sejak masa kampanye hingga terpilih kembali sebagai presiden
Amerika Serikat, Donald Trump jarang mengeluarkan pernyataan yang bernada
serangan atau ancaman terhadap Rusia di depan publik. Tiap kali membicarakan
perang di Ukraina, Trump cenderung berpihak pada Rusia dan mengkritik keras
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang menurutnya telah menggelapkan dana
bantuan $500 miliar dari Amerika Serikat.
Pertemuan antara delegasi Amerika Serikat yang dipimpin
Menlu Marco Rubio dan delegasi Rusia di bawah Menlu Sergey Lavrov di Arab Saudi
pertengahan Februari 2025 merupakan yang pertama digelar sejak perang di
Ukraina. Dilansir dari AP Press, pertemuan itu membahas apa yang sebaiknya
dilakukan guna mengakhiri perang Ukraina dan memulihkan jumlah staf yang
bekerja di masing-masing kedutaan.
Perkembangan selanjutnya di luar dugaan, karena Amerika
Serikat semakin mendekat dengan Rusia sejak saat itu. Situasi ini membuat kubu
Uni Eropa dan Inggris kebakaran jenggot. Apalagi setelah Menlu Rubio mengkritik
pedas Eropa yang menurutnya tidak lagi menjalankan prinsip-prinsip demokrasi,
seraya menyoroti kasus pembatalan hasil pemilu Rumania dan pemberlakukan sensor
konten media sosial di beberapa negara Eropa.
Peluang untuk BRICS
Di antara negara-negara BRICS selain Rusia, hanya India yang
terlihat pro aktif dalam melobi Donald Trump. Perdana Menteri India Narendra
Modi sudah beberapa kali berkunjung ke Washington sejak Trump terpilih. Modi
tidak memandang remeh rencana kenaikan tarif barang impor yang dicetuskan
Trump, apalagi mengingat nilai ekspor India ke Amerika Serikat cukup fantastis,
yaitu 87,4 triliun dolar selama 2024 lalu.
Lalu bagaimana Indonesia? Kita tentunya berharap Presiden RI
Prabowo Subianto segera merespon perkembangan ini dengan lobi-lobi intensif ke
Washington, karena Indonesia merupakan negara yang secara historis memiliki
hubungan baik dengan Amerika Serikat. Indonesia juga cukup terbantu dengan
adanya aliran dana bantuan dari Amerika Serikat yang disalurkan melalui USAID.
Skema bantuan yang ditujukan bagi perbaikan sektor pendidikan dan kesehatan di Indonesia saat ini memang tengah dibekukan, dan cukup banyak pihak yang terdampak keputusan ini. Walaupun demikian, belum terlambat bagi pemerintah Indonesia untuk berbincang dalam suasana bersahabat dengan Amerika Serikat guna kebaikan bangsa, jangka pendek maupun jangka panjang.
