Sekitar 20 tahun lalu, bahkan sampai sekarang, berkunjung atau tinggal di luar negeri merupakan sesuatu yang 'wow' bagi kalangan kami. Bukan hanya mengenal budaya, berinteraksi dengan teman-teman baru, atau sekadar menikmati keindahan suasana, tinggal di luar negeri itu keren karena memerlukan keberanian yang tidak dimiliki semua orang.
Para ekspat bepergian jauh meninggalkan kampung halaman, semua yang mereka kenal dengan baik sejak kanak-kanak, demi mengejar cita-cita, tuntutan tugas, atau komitmen keluarga. Dengan kata lain, mereka meninggalkan zona nyaman demi satu tujuan besar dalam hidupnya.
Bagi para imigran Timur Tengah di Eropa, tujuan itu adalah menyelamatkan diri dan keluarga mereka dari perang, persekusi terhadap kaum minoritas, atau peraturan ketat yang diberlakukan negara mereka terhadap kaum perempuan.
Mereka berdatangan ke Benua Biru sejak 2015, setelah Angela Merkel, Kanselir Jerman saat itu, memerintahkan pembukaan perbatasan negaranya bagi para pengungsi yang didominasi warga negara Suriah, Irak, dan Afghanistan. Dengan berjalannya waktu, para pengungsi berdatangan dari wilayah lain, seperti Afrika dan Asia, mendarat di negara Eropa lainnya dengan tujuan yang sedikit berbeda, yaitu guna menyelamatkan diri dari kemiskinan.
Demi kesejahteraan
Eropa dikenal seluruh dunia berkat kebijakan murah hatinya yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial. Baik warga negara maupun imigran berhak mendapat uang tunjangan dari pemerintah, semacam uang gratis yang diberikan kepada mereka untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Nominal dan berapa lama seseorang berhak atas tunjangan sosial bergantung pada peraturan negara Eropa di mana ia tinggal.
Kebijakan uang tunjangan awalnya memang benar-benar berhasil menempatkan deretan negara Eropa Barat sebagai negara termakmur, terbahagia, teraman di dunia, dan banyak lagi. Masalah datang ketika semua keindahan itu menimbulkan perasaan sesal di hati warga negara lain: "seandainya negaraku seperti itu", "kenapa ya negaraku miskin", "kapan negara kita maju:, dll.
Mereka hanya dipameri semua yang bagus dan baik di Eropa Barat dan merasa iri, sampai-sampai mereka tidak keheranan dan mempertanyakan dari mana negara-negara tersebut punya uang untuk dibagikan sebagai uang tunjangan. Apakah dari uang pajak atau hasil perdagangan bilateral? Bisa jadi.
Eropa dan Amerika Serikat termasuk wilayah yang memberlakukan pajak cukup tinggi bagi warganya. Namun, tingginya pajak diimbangi dengan tata kelola pemerintahan, infrastruktur yang baik, serta berbagai tunjangan yang bisa didapat warga negara dari pemerintah.
Akan tetapi, pandemi COVID-19 memaksa sejumlah negara memberikan uang tunjangan yang lebih banyak dari biasanya. Perdagangan internasional karut marut akibat kedatangan berbagai produk impor yang harganya luar biasa murah, sehingga penghasilan Eropa Barat dari perdagangan pun berkurang drastis.
Selain itu, warga asli juga mulai mengeluhkan tingkah laku para imigran yang bertolak belakang dari nilai-nilai adab Eropa Barat. Imigran dianggap mencuri lapangan pekerjaan dari warga lokal karena mereka bersedia dibayar murah untuk pekerjaan apa pun. Belum lagi meningkatnya angka kriminalitas, khususnya kekerasan dan pelecehan terhadap kaum perempuan.
Sejak beberapa waktu lalu, Eropa Barat sudah memberlakukan peraturan ketat bagi para imigran yang datang tanpa keahlian, tetapi belum mampu menghentikan arus masuk imigran dari berbagai penjuru.
Anti berhemat
Tidak ada uang gratis di dunia ini memang benar adanya. Uang tunjangan dermawan yang ditawarkan beberapa negara Eropa tak lain dan tak bukan adalah uang pinjaman, yang nantinya dikembalikan oleh warga negara melalui pembayaran beraneka ragam pajak.
Skema ini sepintas ideal, apabila jumlah warga negara relatif sedikit dan tidak sebanyak negara-negara seperti China, India, Indonesia, bahkan Amerika Serikat. Menjadi tidak ideal karena arus masuk imigran berlangsung terlalu cepat, bahkan tidak terkendali. Di antara mereka yang berhasil mendapat pekerjaan, hanya segelintir saja yang mampu atau bersedia membayar pajak.
Sejumlah negara Eropa berupaya mengatasi kekurangan anggaran ini dengan uang pinjaman dari Bank Sentral masing-masing. Teknisnya, negara menerbitkan obligasi (surat utang) pemerintah yang kemudian diajukan kepada Bank Sentral. Selanjutnya, Bank Sentral akan mencetak uang baru berdasarkan nilai surat utang tersebut.
Mengapa langkah ini berisiko? Apa pun yang memiliki persediaan melimpah akan turun harganya, dan ini juga berlaku untuk nilai uang. Kekacauan ekonomi dipastikan akan terjadi bila mata uang nasional suatu negara menurun, dan dampaknya akan merembet ke mana-mana.
Untuk itu, (mantan) Perdana Menteri Prancis Michel Barnier mengajukan usulan pengurangan anggaran tunjangan sosial sebagai upaya penyelamatan keuangan negara. Langkah ini sebenarnya juga akan efektif mencegah kedatangan imigran, yaitu dengan menawarkan uang tunjangan lebih rendah, atau bahkan tidak sama sekali.
Sayang, niat baik Barnier malah berbuah pelengseran dirinya dari jabatan melalui
mosi tidak percaya Parlemen Prancis dalam sidang awal Desember 2024. Di bawah pimpinan Marine Le Pen, seorang pentolan sayap kanan, kubu kanan dan kiri parlemen sepakat menolak usulan Barnier dan memaksanya berhenti sebagai perdana menteri setelah 3 bulan menjabat.
Kisruh politik tersebut bukan saja mencerminkan keengganan parlemen Prancis untuk
hidup hemat, tetapi juga keengganan menghadapi risiko aksi massa yang bisa saja terjadi setelah putusan diberlakukan. Apalagi Prancis sudah cukup kenyang dengan aksi massa anarkis, yang sebagian besar pelakunya imigran.
Satu hal yang pasti, Marine Le Pen sedang terlibat
kasus hukum penggelapan uang negara di waktu yang sama. Sehingga tidak berlebihan bila kita menganggap Le Pen sedang berusaha menaikkan posisi tawarnya dengan memimpin aksi parlemen pelengseran Barnier.
Ibarat laron beterbangan mengitari cahaya lampu di malam hari, sudah sifat manusia untuk mudah terpikat pada segala hal yang gemerlap berkilauan guna mencari kebahagiaan. Semoga saja kita tidak bernasib seperti laron yang mati di saat fajar menyingsing lantaran gagal menemukan pasangan.
